MINews.Banda Aceh — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) untuk secara serius dan tegas mendesak Pemerintah Pusat menetapkan status Bencana Nasional atas banjir bandang yang terus melanda berbagai wilayah di Aceh.
Melalui Kepala Bidang Hukum dan HAM PW SEMMI Aceh, Rahmad Ananda, disampaikan bahwa skala kerusakan, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa bencana banjir di Aceh tidak lagi dapat ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah.
“Banjir bandang yang terjadi berulang kali di Aceh telah melumpuhkan kehidupan masyarakat. Banyak warga kehilangan rumah, sumber penghidupan, dan hidup dalam kondisi darurat berkepanjangan. Oleh karena itu, DPR Aceh harus mengambil peran strategis dengan mendesak Pemerintah Pusat agar menetapkan status Bencana Nasional, sehingga negara dapat hadir secara maksimal,” tegas Rahmad Ananda.
PW SEMMI Aceh menilai, penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang intervensi negara yang lebih luas, mulai dari pengerahan sumber daya nasional, percepatan anggaran, keterlibatan lintas kementerian/lembaga, hingga pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Menurut PW SEMMI Aceh, DPR Aceh tidak boleh bersikap pasif dan menunggu situasi semakin memburuk. Sebagai representasi politik rakyat Aceh, DPR Aceh memiliki kewenangan dan kekuatan politik untuk mendorong kebijakan strategis di tingkat nasional demi keselamatan dan kemanusiaan rakyat Aceh.
PW SEMMI Aceh juga mengingatkan bahwa jika Pemerintah Pusat berkeras untuk tidak memberikan status Bencana Nasional, maka seharusnya jangan ada penahanan atau pembatasan izin bantuan dari luar negeri. “Bantuan internasional sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Ketika negara tidak mampu memberikan dukungan yang memadai, keterlibatan komunitas internasional menjadi langkah yang mutlak. Kami mengecam segala bentuk birokrasi yang menghambat proses bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa,” tambah Rahmad Ananda.
“Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung inisiatif ini. Mari kita bersama-sama mendorong Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dana dan sumber daya untuk bantuan pemulihan. Banjir bandang ini bukan sekadar bencana alam, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan keberpihakan penuh negara," tambah Rahmad Ananda.
PW SEMMI Aceh menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penetapan Bencana Nasional merupakan langkah mendesak agar penanganan banjir di Aceh dilakukan secara terpusat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. “DPR Aceh harus berdiri di barisan rakyat dan memastikan negara hadir secara penuh untuk melindungi masyarakat Aceh dari dampak bencana yang terus berulang. Kami tidak akan tinggal diam! Saatnya Pemerintah Pusat hadir untuk menyelamatkan Aceh!” tutup Rahmad Ananda.
