MINews.Banda Aceh - Kisruh kepemilikan kedaulatan terkait empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra serta menggugah reaksi banyak pihak.
Terkait hal itu, hari ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin 16 Juni 2025.
Adapun isi petisi yang disampaikan oleh para demonstran, menuntut :
1.Jangan sampai harga diri Aceh diinjak-injak.
2.Kembalikan empat pulau ke Aceh. Sebab, jika ingin Aceh kembali kondusif dan tidak bergejolak, kembalikan hak rakyat Aceh terhadap empat pulau tersebut.
3.Turunkan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, karena dianggap telah merusak ketenangan rakyat Aceh yang selama ini sudah teramat banyak mengalah.
4.Menuntut pemerintah agar Tahun 2027, dana otsus Aceh diselesaikan secara permanen.
5.Menolak secara tegas, pendirian empat Batalyon di Aceh, karena dianggap dapat menyakiti perasaan masyarakat di wilayah Aceh, karena kisah silam terkait masa DOM, masih belum hilang dari ingatan.
Untuk itu, Muhammad Arif selaku Korlap dua dari Gerakan Aceh Melawan, meminta kepada pemerintah Aceh agar segera menyikapi petisi ini, untuk disampaikan pada pemerintah pusat.
"Apabila isi petisi sama sekali tidak diindahkan dipastikan mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa dengan gelombang massa yang lebih besar," tukas Arif.
"Sejarah mengukir, bahwa Aceh satu-satunya daerah yang pernah mati-matian memekikkan bahwa "Indonesia Masih Tetap Ada" dan Indonesia Telah Merdeka!!! Gaung kemerdekaan itu, dipekikkan melalui Radio Rimba Raya yang berada di wilayah Aceh Tengah,"pekik orator dalam orasinya.
Selain itu, Aceh juga membantu pemerintah pusat, menyumbangkan pesawat RI pertama, agar Indonesia memiliki marwah di mata dunia.
"Lantas kenapa pada hari ini, Indonesia seperti sengaja ingin mengkerdilkan dan melupakan sejarah perjuangan bangsa Aceh. Jangan coba usik, ketenangan selama ini yang telah susah payah diupayakan melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam," tegas Wariza.
Kekinian, hingga berita ini diunggah, para pengunjuk rasa berencana akan menginap di Halaman Kantor Gubernur Aceh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keras dan tegas terhadap pemerinta pusat serta mata dunia, jika isi petisi yang disampaikan pada hari ini sama sekali tidak ditanggapi.
