Simeuleu|Min– Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah mendapat perhatian dari sejumlah yayasan dan mitra pelaksana program di Kabupaten Simeulue.Kamis (10/9/2026).
sejumlah pekerja dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan perubahan pola pengelolaan tersebut. Mereka menilai, apabila mekanisme pelaksanaan MBG dialihkan sepenuhnya melalui kantin sekolah, hal itu perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan tenaga kerja dan mitra yang selama ini telah terlibat dalam pelaksanaan program.
Para pekerja dan relawan SPPG berharap keberadaan SPPG tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem pelaksanaan MBG. Menurut mereka, SPPG selama ini tidak hanya berperan dalam proses pengolahan makanan, tetapi juga melibatkan tenaga kerja lokal dalam penyediaan hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Di Kabupaten Simeulue, saat ini terdapat 11 SPPG yang menjalankan pelayanan Program MBG. Para mitra berharap setiap kebijakan terkait perubahan mekanisme pengelolaan mempertimbangkan kondisi di daerah, termasuk investasi yang telah dikeluarkan, keberadaan tenaga kerja, serta kesiapan sarana dan prasarana yang telah dibangun.
Salah seorang mitra SPPG di Desa Sukajaya, Kabupaten Simeulue, Siti Maisara, mengatakan para pekerja selama ini telah mencurahkan tenaga dan waktu untuk mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.
Ia juga menyampaikan bahwa para mitra telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung operasional SPPG. Karena itu, menurutnya, setiap wacana perubahan pola pengelolaan perlu mempertimbangkan keberadaan dan keberlanjutan investasi yang telah dilakukan para mitra.
«“Karena mitra sudah terlanjur melakukan investasi hingga miliaran rupiah untuk mendukung pelaksanaan program MBG,” tegas Siti Maisara.»
Menurut Siti, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan mitra atau pekerja SPPG, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan program MBG dan tenaga kerja yang selama ini bergantung pada kegiatan tersebut.
Ia berharap pihak terkait dapat membuka ruang komunikasi dengan para mitra dan pengelola SPPG sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan mekanisme pelaksanaan MBG.
“Kami berharap wacana ini dapat dikaji kembali secara matang dengan mempertimbangkan kondisi dan investasi yang sudah berjalan, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini telah mendukung program,” ujarnya.
Para mitra juga berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengelola SPPG, yayasan, tenaga kerja, serta pemangku kepentingan lainnya di daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BGN maupun instansi terkait mengenai keputusan final terkait wacana pengelolaan MBG melalui kantin sekolah.(WIWIN)
