MINews.Banda Aceh – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerja strategis guna membahas dampak bencana hidrometeorologi serta langkah konkret penanganan pascabencana di Aceh. Rapat berlangsung di Aula Serba Guna DPRA, Kamis (8/1/2026), dan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRA, Khairil Syahrial, ST, M.AP, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota Komisi II DPRA. Turut hadir Asisten II Pemerintah Aceh sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Aceh, Dr Zulkifli, M.Si, bersama jajaran dinas dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.
Sejumlah mitra kerja yang dilibatkan dalam rapat ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, serta Kantor Wilayah Perum Bulog Provinsi Aceh.
Dalam pengantarnya, Khairil Syahrial menekankan pentingnya pemetaan dan identifikasi secara menyeluruh terhadap wilayah kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi. Menurutnya, rapat ini menjadi momentum penting mengingat Aceh telah memasuki hari ke-44 pascabencana, sehingga upaya pemulihan tidak boleh lagi bersifat parsial atau lamban.
“Seluruh dinas harus bergerak cepat, kompak, dan saling bersinergi. Fokus utama kita adalah pemulihan kerusakan serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak,” tegas Khairil.
Ia juga menekankan agar setiap instansi tidak hanya menyampaikan laporan kondisi lapangan, tetapi juga menghadirkan rencana aksi yang konkret dan terukur, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Asisten II Pemerintah Aceh sekaligus Plt Kepala Bappeda Aceh, Dr Zulkifli, M.Si, dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, telah teridentifikasi 200 kecamatan dan 3.038 gampong yang tersebar di 18 kabupaten/kota terdampak bencana.
Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Aceh, yang akan menjadi pedoman utama penanganan pascabencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Berbagai sektor terdampak cukup signifikan, mulai dari kerusakan hutan, lahan pertanian, peternakan, hingga terganggunya mobilitas dan distribusi logistik pangan. Semua ini harus diidentifikasi secara detail agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Zulkifli.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah strategis yang terintegrasi, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.(**)
