MINews.Jakarta - Hilirisasi pertanian adalah proses pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk turunan bernilai tambah tinggi, yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Untuk diketahui, "Hilirisasi Pertanian" adalah Proses mengolah bahan mentah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti produk setengah jadi, produk jadi, atau produk turunan lanjutan.
Sedangkan tujuan dari hilirisasi pertanian sendiri tidak lain untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk di pasar global, dan memperkuat kedaulatan pangan.
Oleh karena itu, untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan bibit unggul, pupuk, serta deregulasi kebijakan untuk mendorong investasi dan memperkuat daya saing produk pertanian di pasar global.
Dalam gelaran video koference yang dilaksanan oleh Kementerian Pertanian (Kementan RI), di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Ali Amran menegaskan, untuk mencapai program hilirisasi ini diperlukan beberapa faktor pendukung.
Faktor pendukung diperlukan guna menunjang keberhasilan hilirisasi bergantung pada ketersediaan teknologi, keterampilan sumber daya manusia (SDM), kepastian bahan baku, dukungan pasar, dan kebijakan pemerintah yang mendukung.
Dalam program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subiyanto, menyetujui anggaran dan dukungan pemerintah untuk periode 2025-2027 pada hilirisasi pertanian.
Dengan catatan, penggunaan anggaran harus tepat sasaran, dimana penyaluran anggaran Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam program hilirisasi pertanian, fokus anggaran difokuskan pada:
1.Pengembangan kawasan pertanian.
2.Penyediaan benih unggul dan pupuk.
3.Penerapan Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices (GMP) untuk meningkatkan kualitas produk.
4.Deregulasi kebijakan yang menghambat produksi dan investasi.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menegaskan, jika anggaran tidak jelas kucurannya maka kalangan petani paling dirugikan dengan kondisi tersebut. Apalagi, dana Rp9,9 triliun tersebut sangat besar.
Andi Amran optimis dibawah Pemerintahan Presiden Prabowo didukung oleh Mentan Andi Amran, Menko Pangan Zulkifli Hasan serta Mendagri Tito Karnavian. Hal ini bisa mendorong sinergi yang sangat bagus untuk Indonesia.
Oleh sebab itu, ia menuturkan, kebijakan ini harus dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu, penyimpangan anggaran biasanya terjadi alokasi untuk para petani. Dimana anggaran tersebut terkadang tidak disampaikan sesuai jumlahnya.
Jika ada petani yang menanyakan masalah ini, ia mengharapkan, pemerintah harus mampu menyelesaikannya secara transparan.
"Jangan sampai petani menyampaikan ini harus berbelit-belit," tegas Ali Amran ".
Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah mengalokasikan Rp9,9 triliun untuk memperkuat hilirisasi komoditas strategis. Yakni, mulai dari kelapa hingga kakao, demi meningkatkan nilai tambah pertanian nasional dan kesejahteraan petani.
Disamping itu, fokus program hilirisasi meliputi replanting serta penanaman baru komoditas perkebunan. Seperti kelapa dalam, kakao, mente, kopi, lada, dan pala yang memiliki potensi besar di Indonesia.
Dengan adanya program dan pencapaian target hilirisasi pertanian ini diharapkan penguatan ekonomi dapat meningkat secara nasional.
Meningkatnya nilai ekspor produk pertanian dan penguatan industri dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, meningkatnya kesejahteraan petani hilirisasi secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani. Dengan memproduksi produk hilir sendiri, ketergantungan Indonesia terhadap produk impor akan berkurang.
Kesimpulannya, berdasarkan paparan yang disampaikan Mentan RI, Andi Amran Sulaiman dapat disimpulkan bahwa program hilirisasi merupakan program yang sangat penting dan bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah sampai nasional di Indonesia.
Selain manfaat ekonomi, manfaat keberlanjutan lingkungan juga bisa didapatkan lewat program tersebut. Namun, program tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari semua stakeholder di industri yang ingin melaksanakan program hilirisasi tersebut, seperti lembaga pemerintah, lembaga penelitian, komunitas pengusaha dan masyarakat umum.
