Banda Aceh|Min - Sekitar 250 orang masyarakat Aceh dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin, 7 Juni 2025. Aksi ini dipimpin oleh Yulinda, yang bertindak sebagai koordinator lapangan.
Dalam orasinya, Yulinda menegaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan mendesak Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Aceh agar menghentikan berbagai pelanggaran terhadap MoU Helsinki. Salah satu pelanggaran yang disorot adalah penambahan personel militer ke Aceh yang melampaui batas yang telah disepakati, serta perampasan sejumlah tanah wakaf dan milik masyarakat oleh pihak TNI.
“Kami menuntut agar pemerintah menghentikan pengiriman batalion tambahan TNI ke Aceh, karena dalam MoU Helsinki telah ditegaskan bahwa jumlah personel TNI di Aceh dibatasi maksimal 14.700 orang. Selain itu, tanah Blang Padang yang merupakan wakaf Masjid Raya Baiturrahman warisan Raja Aceh, serta tanah Kompi E 113 di Kecamatan Mane, dan banyak tanah rakyat lainnya yang diklaim sepihak sebagai milik TNI, harus dikembalikan kepada pemilik aslinya,” ujar Yulinda.
Ia juga menuntut agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama konflik Aceh diusut dan diadili secara adil. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat terus mengeksploitasi kekayaan alam Aceh seperti gas, minyak, timah, emas, hasil laut, batu bara, semen, dan kayu, namun rakyat Aceh justru hidup dalam kemiskinan.
“Pasal-pasal dalam MoU Helsinki, termasuk hak Aceh untuk memiliki bendera sendiri, tidak boleh dihapus atau diubah sepihak. Kenapa sampai hari ini pemerintah pusat terus mengingkari perjanjian yang telah disepakati secara internasional? Ini jelas pelanggaran. Kami akan melaporkan persoalan ini ke tim perunding Uni Eropa dan AMM (Aceh Monitoring Mission) seperti tercantum dalam poin-poin akhir MoU. Jika ada pelanggaran, kedua pihak harus kembali duduk bersama dan dimediasi oleh juri internasional yang telah disepakati di Finlandia,” tegas Yulinda.
Ia juga mengingatkan agar para pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak tertipu oleh janji-janji pemerintah pusat, karena persoalan ini menyangkut masa depan generasi Aceh yang akan datang.
“Kami minta Pemerintah Aceh untuk tidak lagi tunduk kepada penjajahan ekonomi yang memiskinkan rakyat Aceh. Aceh adalah negeri yang kaya, tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup sengsara karena kezaliman para pemimpin pusat,” tutupnya. (Bustamin)
