Jakarta | MIN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaringan Utilitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, mempertanyakan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) yang berjalan lambat di ibu kota.
“Lamanya waktu yang dibutuhkan dan minimnya kemajuan dalam proses pembangunan SJUT di Jakarta membuat kita bertanya-tanya mengenai keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menata ulang kota agar menjadi lebih aman, nyaman, dan berestetika.
Salah satunya dengan cara memasukkan dan merapihkan kabel-kabel listrik, internet, serta pipa-pipa ke bawah tanah supaya tidak berantakan,” katanya.
Adapun SJUT
sendiri merupakan sarana untuk menempatkan jaringan-jaringan utilitas seperti
kabel listrik, kabel optik internet, pipa-pipa air, dan pipa-pipa gas di bawah
tanah pada jalan-jalan arteri, kolektor, dan lokal.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta 2024, DKI Jakarta memiliki jalanan sepanjang 6.505,93 kilo meter (km).
Akan tetapi, dalam rentang waktu 2016-2022 Pemprov DKI Jakarta baru berhasil membangun SJUT sepanjang 197,375 km atau 3.03 persen dari jumlah keseluruhan jalan yang ada.
“Pasalnya nyaris 10 tahun sejak pembangunan SJUT ini dimulai, Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun SJUT di 3.03 persen ruas jalan.
Dengan kata lain, cakupannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jalanan di ibu kota,” sambung Bun.
“Ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pembangunannya selama ini, sehingga proyek yang dimulai pada tahun 2016 silam kemajuannya masih sangat minim setelah 9 tahun berlangsung hingga kini,” tegasnya.
Bun juga mempertanyakan penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Jakarta Propertindo (JakPro) dan Sarana Jaya.
“Kami juga mempertanyakan seperti apa penugasan yang diberikan
kepada JakPro dan Sarana Jaya, serta apa alasannya progres proyek ini di
bawahnya masih berjalan merangkak,” ujarnya.
“JakPro dan Sarana Jaya ini sudah diberikan tugas masing-masing pada tahun 2019
dan 2020 lalu. Artinya, kedua BUMD itu punya waktu 5 sampai 6 tahun untuk
mengejar pembangunan SJUT, tetapi progresnya lambat dan hasilnya juga minim,”
terusnya.
Bun meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi lambatnya pembangunan SJUT dan mengejarnya agar proyek tersebut bisa selesai dengan cepat.
“Bukan sedikit jumlah uang yang kita keluarkan untuk pembangunan ini. Jika mengacu kepada dokumen Dinas Bina Marga DKI Jakarta, dipaparkan bahwa desain aplikatif SJUT ini membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp69 triliun.
Pemprov DKI
harus lebih serius dalam melaksanakan proyeknya,” ujarnya.
“Progres pembangunan SJUT ini harus dievaluasi secara total.
Jikalau perlu, termasuk mengevaluasi BUMD yang diberikan penugasan untuk
melaksanakannya. Pembangunan ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus
segera dituntaskan,” pungkasnya.
