Aceh | MIN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),
Zulfadhli, medukung langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang melobi
pemerintah pusat untuk penambahan kuota haji bagi Aceh.
Dukungan tersebut
sebagai bentuk keprihatinannya atas panjangnya daftar tunggu haji di provinsi
paling barat Indonesia tersebut.
"Saya pikir, upaya Mualem lobi minta tambahan kuota haji bagi Aceh harus didukung penuh.
Langkah itu penting menjawab persoalan daftar tunggu bagi jemaah haji Aceh, "ujar Zulfadli dalam keterangan persnya di Banda Aceh, Rabu, 23 April 2025.
Menurut Zulfadli, berdasarkan data yang diperoleh, masa tunggu calon jemaah haji asal Aceh berkisar antara 30 hingga 35 tahun.
Ia menilai waktu tersebut terlalu lama dan membutuhkan solusi segera dari pemerintah pusat.
"Tentu hal ini
sangat panjang masa waktunya. Jadi, harus ada solusi atas persoalan ini sebagai
respon Pemerintah Aceh untuk menjawab persoalan itu," ujarnya.
Zulfadhli menambahkan,
melalui kewenangan legislatifnya, DPRA siap mendukung langkah-langkah konkret
Pemerintah Aceh dalam mengatasi masalah kuota haji.
Ia juga menekankan
bahwa Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam semestinya mendapat
perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam persoalan ibadah haji.
"Yang harus jadi
perhatian dan dasar penting, Aceh itu merupakan daerah yang menjalankan syariat
Islam.
Tentu, harus perhatian
lebih dari pemerintah pusat untuk menjawab kendala yang dihadapi Pemerintah
Aceh saat ini," tegas politisi Partai Aceh (PA) itu.
Zulfadlhi
juga mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh telah mengajukan permintaan tambahan
kuota haji secara resmi melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Kementerian Agama RI pada Maret 2025 lalu.
"Kita terus
berdoa, semoga, langkah-langkah Mualem minta tambah kuota haji bisa diwujudkan,
sehingga, kedepannya, makin banyak warga Aceh yang bisa berangkat ke baitullah
untuk menunaikan rukun Islam," pungkasnya.
